Dilansir.id – Ada beda yang mencolok antara menjadi tua dan menjadi matang. Nahdlatul Ulama (NU) adalah anomali yang indah dalam sejarah kita; ia tak sekadar menimbun usia sejak 1926, tapi juga mengumpulkan luka yang kemudian berubah jadi kebijaksanaan. Dari perihnya kolonialisme hingga dinginnya rezim otoriter, NU selalu punya cara untuk tetap tegak. Namun, jujur saja, ada rasa getir yang muncul saat kita memandang wajah organisasi ini hari ini.
Mari kita putar ingatan ke Desember 1984. Pesantren Salafiyah Syafi’iyah di Asembagus, Situbondo, bukan sekadar titik koordinat di peta Jawa Timur. Ia menjadi saksi bisu sebuah pertaruhan identitas di tengah cengkeraman Orde Baru yang sedang gemar-gemarnya menyeragamkan pikiran lewat Asas Tunggal Pancasila, para kiai NU memilih berkumpul di sebuah pesantren yang jauh dari gemerlap ibu kota.
Para kiai Madura, yang dikenal teguh dan keras dalam prinsip, sempat berdiri di barisan penolak. Bagi mereka, mengganti asas Islam dengan Pancasila ibarat melakukan shalat sebelum waktunya; sebuah kekeliruan teologis yang fatal. Namun, perhatikan cara mereka berselisih. Tak ada demonstrasi yang memacetkan jalanan. Tak ada makian di ruang publik. KH As’ad Syamsul Arifin justru melangkah dengan martabat tinggi menuju Jalan Cendana. Di hadapan Soeharto, sang penguasa paling kuat saat itu, beliau berucap tanpa gemetar: “Jika Pancasila dijadikan agama, kita berpisah sampai di sini.” Sebuah kalimat yang tegas sekaligus sangat terhormat.
Di sudut lain, KH Achmad Siddiq tak sibuk membuat pamflet yang bisa membelah organisasi. Beliau memilih jalan intelektual—menyusun naskah yang berakar pada literatur klasik yang tetap relevan dengan realitas politik. Sementara itu, Gus Dur, dengan kecerdasan yang seolah melampaui zamannya, memimpin diskusi komisi yang konon selesai hanya dalam sepuluh menit. Bukan karena tergesa-gesa, tapi karena kejernihan pikir yang lahir dari kedalaman ilmu yang sudah khatam.
Melompat ke hari ini, hampir empat puluh tahun kemudian, tantangan yang dihadapi NU rasanya jauh lebih sepele. Sejak Muktamar ke-34 di Lampung, kita melihat ada yang retak. Forum tertinggi yang seharusnya menjadi ruang kontemplasi strategi keumatan, perlahan bergeser menjadi sekadar bursa jabatan. Politik uang dan lobi-lobi senyap di hotel mewah mulai menggerus kesucian musyawarah.
Celakanya, retakan ini diperparah oleh pasukan buzzer. Algoritma media sosial tak peduli pada kebijakan. Konflik internal yang dulu diselesaikan di dalam kamar-kamar kiai, kini “bocor” ke ruang publik, dipelintir oleh akun-akun anonim, dan digoreng hingga gosong. Kita hari ini terjebak dalam echo chamber, di mana setiap pihak hanya mau mendengar gema suaranya sendiri. NU kini menjadi target empuk bagi siapa saja yang ingin mengaduk-aduk opini publik demi kepentingan pragmatis.
Di tengah riuhnya opini digital, muncul fenomena para “Gus” atau “Lora” yang tampil bak selebritas. Mereka pandai bicara, kamera-sentris, dan dengan cepat dilabeli “progresif.” Tentu saja, kita butuh anak muda yang melek teknologi.
Dahulu, seorang putra kiai tak akan berani “mentas” sebelum benar-benar “matang” di dalam pesantren. Ada proses panjang yang harus dilewati, mulaindari mengaji kitab kuning hingga menempa diri dalam budaya tawadhu’. Ketenaran bukan dicari, tapi datang sendiri sebagai efek samping dari kemanfaatan ilmu.
Belajar dari Gus Dur. Beliau besar bukan karena sering tampil di TV, tapi karena ketajaman pikiran dan kokohnya prinsip. Hari ini, keadaan seolah terbalik. Seorang Gus yang viral dengan ribuan followers lebih didengar daripada kiai sepuh yang alim.
Maka, gagasan untuk kembali menggelar Muktamar di Sukorejo, Situbondo, bukan sekadar upaya memanggil memori masa lalu namun Sukorejo mampu memberikan win-win solution ketika NU menghadapi masalah.
Prof. Dr. Suparto Wijoyo, menyebut Muktamar 1984 di Situbondo sebagai transisi besar yang menyelamatkan arah organisasi. Di sana, ada aura spiritual yang memaksa siapa pun untuk mengingat muktamar 1984 menjadi NU kembali ke khittah.
Kembali ke Situbondo pada 2026 nanti berarti kembali ke titik nol. Ini adalah langkah strategis untuk memulihkan ingatan kolektif kita, bahwa NU pernah menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada hari ini.
Kiai-kiai kita di tahun 1984 tidak butuh trending topic untuk mengubah sejarah Indonesia. Mereka hanya butuh keteguhan hati dan kedalaman ilmu. Mungkin, di tanah Sukorejo nanti, kita bisa kembali belajar bagaimana cara para Kiai menyelesaikan sebuah masalah di tubuh NU yang kita cintai ini tanpa ada intervensi dari pihak luar manapun.
Penulis: Ghozi Zainuddin S.Ag
(Ketua JASMINU Situbondo / Ketua DPD PAN Situbondo)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
