Dilansir.id – Setiap kali keramaian pemilihan umum usai, masyarakat selalu disuguhi tontonan politik yang serupa: bagi-bagi jatah kekuasaan. Kursi kabinet, jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Daerah (BUMD), hingga jatah proyek strategis kerap berubah fungsi menjadi alat bayar utang kampanye. Kejadian ini bukan sekadar gosip warung kopi, melainkan akibat nyata dari mahalnya biaya mencalonkan diri sebagai pemimpin di Indonesia.
Kajian Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mengejutkan. Untuk maju menjadi calon bupati atau wali kota, seorang kandidat rata-rata butuh biaya Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, sedangkan kursi gubernur menuntut modal lebih dari Rp100 miliar. Padahal, bila seluruh gaji pokok dan tunjangan resmi kepala daerah dikumpulkan selama lima tahun menjabat, jumlahnya hanya sekitar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar. Dari selisih hitungan ini muncul pertanyaan sederhana: dari mana modal sebesar itu akan dikembalikan?
Jawabannya berujung pada kenyataan pahit. Survei KPK mencatat lebih dari 82 persen calon kepala daerah dibiayai oleh penyumbang dana atau pemodal politik (cukong). Para pemimpin yang saat kampanye lantang menjanjikan perbaikan birokrasi, mendadak gagap ketika ditagih janji oleh pemodal maupun koalisi pengusung. Di titik inilah pemimpin pemerintah modern menghadapi ujian terberat: menjaga kejujuran dan integritas di tengah budaya politik balas budi (patronase).
Mengapa Politik Balas Budi Merusak Pemerintahan?
Dalam Ilmu Pemerintahan, konsep pemerintahan yang baik (good governance) yang diperkenalkan United Nations Development Programme (UNDP, 1997) dan Bank Dunia berdiri di atas lima prinsip: keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabilitas), partisipasi warga, efisiensi, serta ketaatan hukum. Sayangnya, budaya patronase dan hubungan timbal balik politik (klientelisme) perlahan merusak kelima prinsip itu dari dalam.
Peneliti Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam bukunya, Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia (2019), menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi telah dibajak oleh jaringan politik balas budi. Secara sederhana, patronase adalah kebiasaan membagi-bagikan sumber daya negara oleh pejabat yang berkuasa (patron) kepada pendukungnya (klien) sebagai imbalan dukungan politik. Cara ini tidak lagi dianggap pelanggaran, melainkan sudah menjadi “aturan main” tidak tertulis di pemerintahan.
Akibat paling merusak dari kebiasaan ini adalah beloknya arah pertanggungjawaban pemimpin. Seharusnya, pemimpin yang dipilih lewat pemilu bertanggung jawab penuh kepada rakyat pemilik suara. Namun, ketergantungan uang pada pemodal mengubahnya menjadi pertanggungjawaban dagang kepada elite kaya (oligarki) dan makelar politik. Kebijakan publik tidak lagi disusun berdasarkan riset dan kebutuhan warga (evidence-based policy), melainkan diatur demi mengembalikan modal (return on investment) kelompok pendukungnya.
Rusaknya tata kelola ini tercermin dalam laporan Transparency International melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang beberapa tahun terakhir macet di skor 34 hingga 37 dari skala 100. Stagnasi ini membuktikan bahwa korupsi politik dan budaya balas budi masih menjadi penghalang utama demokrasi kita dalam menghadirkan kesejahteraan warga.
Jabatan untuk Tim Sukses dan Akal-akalan Proyek
Politik balas budi juga merusak birokrasi dengan menghancurkan sistem merit (merit system). Pakar administrasi publik Agus Dwiyanto dalam Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2015) menegaskan bahwa birokrasi sehat menuntut sikap netral serta penempatan pegawai sesuai keahlian, kemampuan, dan kinerja. Namun, kenyataan pasca-pemilu sering memperlihatkan bagi-bagi jabatan layaknya rampasan perang (spoil system) kepada tim sukses dan loyalis politik.
Data Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) rutin mencatat ratusan pelanggaran netralitas ASN setiap musim pemilu, yang berujung pada mutasi hingga penonaktifan (non-job) massal terhadap birokrat karier yang dianggap tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih. Kursi komisaris perusahaan negara maupun daerah pun kerap dijadikan penampungan relawan politik tanpa keahlian manajerial. Saat birokrasi dipenuhi orang titipan, kualitas layanan publik otomatis merosot.
Keadaan ini diperparah oleh kebiasaan “ijon proyek” pengadaan barang dan jasa. Pakar kebijakan publik Robert Klitgaard (1988) merumuskan bahwa korupsi muncul saat kekuasaan penuh bertemu kewenangan bebas tanpa pengawasan (C = M + D – A). Kini, keterbukaan sering kali hanya menjadi pajangan. Meski pemerintah memakai sistem lelang elektronik (e-procurement) dan katalog digital (e-catalog), pejabat dan pemodal tetap bisa bermain curang lewat pengaturan syarat teknis atau membocorkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebelum lelang dibuka di layar digital.
Tidak mengherankan bila data KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan lebih dari 70 persen kasus korupsi kepala daerah dan pejabat eksekutif berpusat pada dua masalah: suap pengadaan barang dan jasa serta jual-beli jabatan.
Krisis Karakter dan Kebutuhan Pemimpin Pengubah Keadaan
Masalah menahun ini bukan sekadar celah aturan, melainkan krisis karakter pemimpin. Meminjam teori kepemimpinan James MacGregor Burns dalam Leadership (1978) dan Bernard M. Bass (1985), politik kita kekurangan pemimpin pengubah keadaan (transformasional) dan kelebihan pemimpin bermental pedagang (transaksional).
Pemimpin transaksional melihat kekuasaan sebagai pasar tukar-menukar kepentingan jangka pendek (quid pro quo): suara dan dana kampanye dibayar dengan jabatan, izin tambang, atau jatah proyek. Mereka cenderung kompromi dengan kebiasaan korup demi menjaga koalisi.
Sebaliknya, kepemimpinan transformasional menuntut keberanian moral untuk melampaui kepentingan pribadi, menyatukan visi bersama, dan membangun budaya kerja yang jujur. Integritas pemimpin modern tidak cukup diukur dari kesalehan pribadi atau sekadar tidak mencuri uang negara secara langsung, melainkan keberanian moral (moral courage) berkata “tidak” pada pemodal yang ingin membengkokkan hukum demi kroni. Tanpa keberanian memutus rantai balas budi, pemimpin hanyalah petugas stempel yang melegalkan perampokan uang negara.
Meretas Jalan Perubahan: Tiga Solusi Nyata
Membiarkan pemimpin tersandera politik balas budi sama saja membiarkan demokrasi kita mundur (democratic backsliding). Dari sudut pandang Ilmu Pemerintahan, ada tiga langkah perbaikan nyata untuk masa depan:
1. Membenahi Pendanaan Politik dan Audit Kampanye
Karena akar masalahnya adalah mahalnya biaya politik, negara perlu meningkatkan bantuan dana partai politik secara bertahap sesuai kajian KPK dan LIPI/BRIN dengan syarat partai menerapkan demokrasi internal, menghapus mahar politik, dan membuka laporan keuangan secara jujur. Audit dana kampanye oleh KPU juga harus melibatkan PPATK guna melacak aliran dana gelap (illicit political financing).
2. Membuka Data Kontrak Proyek dan Memangkas Celah Curang
Mengacu rumus Klitgaard, celah pejabat mengatur anggaran harus dipersempit lewat penyatuan sistem perencanaan (e-planning), penganggaran (e-budgeting), dan pelelangan (e-procurement) berbasis standar keterbukaan kontrak (Open Contracting Data Standard/OCDS). Dengan begitu, warga, akademisi, dan media bisa memantau langsung sejak perencanaan anggaran, penentuan pemenang tender, hingga pemeriksaan fisik proyek di lapangan.
3. Melindungi Birokrasi dan Menegakkan Sistem Merit
Birokrasi harus dijaga dari intervensi politik pasca-pemilu. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di kementerian maupun daerah serta komisaris BUMN/BUMD wajib melalui seleksi kemampuan yang diawasi panel independen dan masyarakat sipil. Pembatasan wewenang mutasi pegawai oleh kepala daerah baru juga harus ditegakkan agar birokrat profesional terlindungi dari tekanan politik.
Pada akhirnya, kekuasaan pemerintahan adalah mandat titipan warga negara, bukan warisan koalisi atau dagangan para pemodal. Pemimpin masa depan harus sadar bahwa sejarah tidak akan mencatat seberapa pandai mereka membagi kue kekuasaan kepada kolega, melainkan seberapa teguh mereka menjaga integritas demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Penulis: Veny Ayu Syafitri
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang)
Referensi
Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.
Dwiyanto, A. (2015). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023/2024). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: ICW.
Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. Berkeley: University of California Press.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) & Litbang Kemendagri. Kajian Sistem Politik dan Pendanaan Pilkada Berintegritas (Data estimasi biaya kontestasi kepala daerah dan ketergantungan donatur politik).
Transparency International Indonesia (TII). (2024/2025). Laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) Indonesia. Jakarta: TII.
United Nations Development Programme (UNDP). (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: UNDP Policy Document.
- Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
- Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
- Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
- Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
