Dilansir.Id, Sumenep – Harapan masyarakat Masalembu untuk turut menikmati listrik 24 jam dari PLN akhirnya menemukan titik terang. Dalam rapat koordinasi tindak lanjut penyediaan listrik PLN di Pulau Masalembu yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan Distribusi Tenaga Listrik Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Ketenagalistrikan) di Jakarta pada (23/2/26), pembangunan PLTS di Pulau Masalembu direncanakan terealisasi di tahun ini.
Ditjen Ketenagalistrikan Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan menyampikan bahwa pembangunan PLTS di Pulau Masalembu telah masuk dalam roadmap listrik pedesaan 2025-2029 dan direncanakan terealisasi pada tahun 2026.
“program pembangunan PLTS di Pulau Masalembu telah direncanakan dalam roadmap nasional. Namun demikian, dukungan penyediaan lahan hibah yang clean and clear menjadi menjadi faktor kunci percepatan realisasi” ujar perwakilan Direktorat.
Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan juga menambahkan bahwa saat ini proses pengusulan anggaran sedang berjalan dan menjadi prioritas dalam program listrik pedesaan tahun 2026.
Rencana Pembangunan dan Tantangan Penyediaan Lahan
PT PLN (Persero) menjelaskan bahwa rencana pembangunan di Pulau Masalembu mencakup: PLTS Komunal 4.175 kWP, BESS durasi 3-4 jam, JTM 28,85 kms Gardu distribusi 2.800 kVA dan JTR 26,25 kms.
“kapasitas yang direncanakan saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 5.100 pelanggan. Untuk kebutuhan industri seperti cold storage dan pabrik es, akan dipertimbangkan pada tahan pengembangan berikutnya,” jelas perwakilan PLN.
PLN juga menegaskan bahwa kebutuhan lahan seluas 4,2 hektar menjadi tantangan utama yang perlu diselesaikan.
Perwakilan DPRD Sumenep Ahmad Juhairi, menyatakan komitmennya untuk memastikan ketersediaan lahan.
“kami menjamin lahan seluas 4,2 hektar tersedia di Masalembu. Jika lokasi awal belum clean and clear, kami mendorong percepatan melalui alternatif lahan yang diusulkan,” tegasnya.
Dinas PMD kabupaten Sumenep juga menyatakan siap memfasilitasi pertemuan antara BPN, pemilik lahan dan PLN guna memastikan kepastian hukum lahan pada Maret 2026.
Selain itu, dinas ESDM Provinsi Jawa Timur turut menyatakan dukungan penuh percepatan realisasi PLTS Masalembu sesuai roadmap 2026 dan mendorong pengawalan bersama agar program selesai sesuai target.
Listrik Sebagai Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Pulau Masalembu
Jailani, juru bicara perwakilan masyarakat Masalembu menegaskan bahwa kebutuhan listrik bukan hanya persoalan penerangan, tetapi menyangkut masadepan ekonomi masyarakat Masalembu.
“masalembu adalah wilayah kepulauan dengan potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Namun hingga saat ini masyarakat belum menikmati listrik PLN 24 jam. Tanpa listrik yang memadai, potensi ekonomi kelautan kami sulit berkembang,” tambahnya.
Selain itu, Jailani juga menyampaikan bahwa saat ini sebagian masyarakat masih bergantung pada genset dan panel surya swadaya dengan kapasitas terbatas.
“Kami berharap Kementerian ESDM dan PLN dapat menghadirkan keadilan energi bagi masyarakat kepulauan seperti Masalembu. Listrik adalah hak dasar yang akan menggerakkan pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan warga. Kami tidak meminta belas kasihan, Kami meminta kesempatan. Kesempatan agar nelayan bisa menjual hasil laut dengan harga layak, Kesempatan agar anak-anak bisa belajar dengan terang, Kesempatan agar pulau kami tidak tertinggal. Dengan hadirnya listrik yang stabil dan memadai, Pulau Masalembu tidak lagi menjadi wilayah pinggiran, tetapi menjadi bagian aktif dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami percaya, energi dapat menjadi jembatan menuju kesejahteraan masyarakat Kepulauan,” pungkasnya. (Busairi/MAH)
