Dilansir.id, SUMENEP – Perwakilan Agen Of Change kembali mendatangi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sumenep untuk menggelar audiensi lanjutan pada Kamis (2/11/2026). Mereka mempertanyakan kejelasan penyaluran bantuan tangki air bersih dari PT KEI yang dinilai belum menjangkau secara merata masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Arjasa dan Kangayan.
Audiensi tersebut dipimpin Sekretaris Agen Of Change, M. Rofil, didampingi Ahmad David Nurdiyansa dan Hamidi Hasyim. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Dr. R. Abd. Rahman Riadi, S.E., M.M., bersama jajaran.
Dalam pertemuan itu, Agen Of Change menyoroti kondisi masyarakat di sejumlah wilayah yang mengalami krisis air bersih. Warga di beberapa kawasan kepulauan disebut masih harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan pasokan air.
Perwakilan Agen Of Change, Ahmad David Nurdiyansa, secara khusus mempertanyakan keberadaan truk tangki air yang menurut informasi mereka diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Kangean.
“Bagaimana kejelasan truk tangki air tersebut? Kenapa sampai saat ini masih belum tersalurkan ke Kepulauan Kangean, karena dari informasi yang kami dapat, truk tersebut diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Kangean,” ujar David.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, Abd. Rahman Riadi, menjelaskan bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen resmi tahun 2021, bantuan tangki air bersih maupun program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan mitra penanganan kekeringan tidak secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Kangean.
“Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan dokumen resmi dari tahun 2021, bantuan tangki air bersih maupun program CSR dari perusahaan mitra penanganan kekeringan secara luas di Kabupaten Sumenep, tidak ada secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat Pulau Kangean,” jelasnya.
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan pihak Agen Of Change. Hamidi Hasyim mengaku masih mempertanyakan kejelasan dokumen BAST yang ditunjukkan pihak Dinas Sosial.
Ia menyebut pihaknya belum memperoleh kesempatan untuk melihat keseluruhan isi dokumen tersebut. Menurut Hamidi, mereka hanya diperbolehkan memotret halaman pertama tanpa dapat memegang atau memeriksa dokumen secara langsung.
Kondisi itu membuat Hamidi mempertanyakan keaslian dan kejelasan dokumen yang dijadikan dasar penjelasan oleh Dinas Sosial.
Sementara itu, pihak Dinas Sosial menegaskan bahwa apabila terdapat masyarakat di wilayah tertentu yang mengalami kekeringan kritis, pengusulan bantuan harus dilakukan melalui pemerintah desa dan kecamatan untuk diteruskan kepada instansi berwenang. Mekanisme tersebut diperlukan agar fasilitasi biaya operasional dan pendistribusian bantuan dapat dilakukan secara jelas dan akuntabel.
Di sisi lain, Sekretaris Agen Of Change, M. Rofil, menyampaikan bahwa pihaknya akan mempertanyakan lebih lanjut apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian atau pemalsuan dokumen dalam persoalan tersebut.
“Jika surat tersebut benar-benar palsu, maka ini merupakan bentuk tindakan pidana yang menggunakan kewenangan jabatannya sebagai pemerintah,” ujar Rofil.
Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya Pasal 1 angka 3 yang mengatur tentang maladministrasi.
Agen Of Change berharap audiensi lanjutan ini dapat membuka kejelasan mengenai status bantuan tangki air bersih, dasar administrasi penyalurannya, serta mekanisme distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Mereka juga mendorong adanya transparansi dokumen dan solusi konkret agar persoalan krisis air bersih di wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep dapat ditangani secara tepat sasaran. (Rajawali)
