Dilansir.id, Opini – Setelah menonton Max Havelaar, aku merasa tercengang. Selama ini, bayanganku tentang penindasan selalu identik dengan sosok asing: berkulit putih, berhidung mancung, bertubuh tinggi besar, datang dari luar, lalu memaksa dengan kekuasaan. Film ini perlahan meruntuhkan bayangan itu. Penindasan ternyata tidak selalu berwajah asing. Ia bisa hadir dengan rupa yang sama dengan kita, berbicara dengan bahasa kita, bahkan mengatasnamakan nilai-nilai yang kita anggap luhur.
Max Havelaar merupakan adaptasi dari novel yang ditulis oleh tokohnya sendiri, seorang pejabat yang mengisahkan pengalamannya selama mengabdi dalam sebuah sistem pemerintahan. Hingga pada satu titik, ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai asisten residen. Dari posisi inilah ia mulai melihat realitas yang sebelumnya tersembunyi di balik laporan rapi dan prosedur administratif.
Ketika mulai menjalankan tugasnya, berbagai laporan berdatangan dari bawahannya. Laporan-laporan itu bukan sekadar data, melainkan jeritan yang disampaikan secara tertahan. Namun Max tidak langsung bertindak represif. Ia memilih jalan yang dianggap paling beradab: menahan diri, menegur secara halus, dan berharap kesalahan dapat diperbaiki tanpa guncangan besar.
Di wilayah itu, kekuasaan sehari-hari dipegang oleh seorang bupati pribumi, seorang penguasa lokal yang seharusnya menjadi pelindung rakyatnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, dengan alasan yang terdengar sah: adat. Bekerja untuk penguasa dipresentasikan sebagai kewajiban turun-temurun, sesuatu yang tidak layak dipertanyakan.
Di titik inilah kegelisahan Max Havelaar menemukan bentuknya. Baginya, adat tidak semestinya menjadi dalih untuk melanggengkan penderitaan. Tradisi, seberapa pun tuanya, tidak pernah boleh berdiri di atas martabat manusia. Ia pun dihadapkan pada pilihan yang tidak sederhana: patuh pada sistem yang telah mapan, atau berpihak pada suara nurani yang terus mendesak dari dalam dirinya.
Perlahan, Max memahami bahwa ketidakadilan jarang datang dengan wajah garang. Ia lebih sering hadir melalui struktur yang dianggap wajar, melalui jabatan yang dilegitimasi, dan melalui bahasa-bahasa normatif yang terdengar masuk akal. Penindasan menjadi jauh lebih berbahaya ketika ia tidak lagi terasa sebagai kekerasan, melainkan sebagai kewajaran yang diwariskan dan diterima tanpa perlawanan.
Di titik ini, kisah Max Havelaar terasa begitu dekat dengan realitas kita hari ini. Ketika kebijakan menyakiti rakyat tetapi dibungkus prosedur, ketika kekuasaan dijalankan tanpa empati atas nama aturan, dan ketika penderitaan dilegitimasi oleh dalih budaya, kebiasaan, atau stabilitas, maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan.
Pada akhirnya, Max Havelaar memang lahir dari konteks kolonialisme. Namun yang membuatnya terus relevan bukan semata karena ia menceritakan penjajahan oleh bangsa asing, melainkan karena ia membongkar cara kerja kolonialisme itu sendiri: bagaimana penindasan dapat dijalankan melalui struktur, dilegitimasi oleh aturan, dan dioperasikan oleh orang-orang yang berasal dari bangsa yang sama dengan mereka yang ditindas. Kolonialisme, dalam pengertian ini, bukan hanya soal siapa yang datang dari luar, tetapi tentang bagaimana kekuasaan bekerja tanpa empati dan bagaimana manusia bisa kehilangan keberpihakan pada sesamanya.
Dengan demikian, kolonialisme tidak cukup dipahami sebagai peristiwa sejarah yang telah usai, melainkan sebagai pola relasi kuasa yang dapat terus berulang dalam bentuk-bentuk baru. Selama ketidakadilan dibiarkan atas nama adat, jabatan, atau stabilitas, selama penderitaan dianggap wajar demi kepentingan sistem, maka semangat kolonialisme itu meski tanpa seragam dan tanpa kapal dagang tetap hidup di sekitar kita.
Penulis: K. Zaman
(Penggerak Literasi Desa Pajanangger)
_____________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
