Dilansir.id, Opini – Di tengah arus percepatan zaman yang kian cepat, sistem kehidupan justru sering kali terasa semakin menghimpit. Lapangan pekerjaan sempit, biaya hidup meningkat, dan persaingan semakin keras. Dalam situasi seperti ini, pertanian seharusnya tidak dipandang sebagai pilihan terakhir, melainkan sebagai ruang untuk bangkit dan membangun kemandirian serta ketahanan suatu bangsa. Sebagai anak muda, sudah seharusnya kita melek dan sesegera mungkin terlibat secara aktif dalam dunia pertanian.
Sayangnya, pertanian masih kerap dipersepsikan sebagai pekerjaan yang melelahkan dan membuang waktu. Banyak yang melihatnya sebagai pekerjaan berat dengan hasil yang tidak pasti. Pandangan ini muncul karena realitas yang selama ini dihadapi petani; cuaca yang sulit diprediksi, permainan harga oleh tengkulak atau mafia pasar, hingga persaingan tidak sehat antarpelaku usaha. Semua itu membuat pertanian tampak penuh risiko dan jauh dari kata menjanjikan.
Sering kali kita masih melihat pertanian hanya sebagai cara untuk bertahan hidup, padahal sesungguhnya pertanian adalah fondasi penting untuk menata masa depan generasi mendatang. Tulisan seperti ini mungkin sudah ribuan kali dibuat oleh para pakar dan aktivis pertanian, namun persoalan mendasar bangsa kita belum terselesaikan. Misalnya, alih fungsi lahan pertanian terus terjadi dengan rata-rata 90.000–100.000 hektare lahan hilang setiap tahun, sehingga luas Lahan Baku Sawah menurun menjadi sekitar 7,3–7,4 juta hektare pada 2024, yang berpotensi menurunkan produksi pangan. Selain itu, aktivitas deforestasi dan penambangan di kawasan hutan juga mengancam keberlanjutan pertanian dan ekosistem, sehingga menjaga ritme pertanian menjadi tantangan besar bagi Indonesia.
Gemar Berteori: Antara Wacana dan Kerja Nyata
Sebagai sebuah bangsa yang dianugerahi lahan luas dan sumber daya alam melimpah, sudah seharusnya kita berhenti terjebak terlalu lama dalam urusan teori dan mulai bergerak ke dunia praktik. Masyarakat kita pada dasarnya bukan masyarakat teori, melainkan masyarakat kerja, yaitu masyarakat yang lebih banyak belajar dari pengalaman langsung di lapangan. Dalam konteks ini, pertanian menuntut lebih banyak tindakan daripada wacana.
Dalam dunia pertanian, yang paling dibutuhkan bukan diskusi tanpa ujung, melainkan keberanian untuk mengeksekusi. Terlalu sering persoalan pertanian berhenti di meja rapat, seminar, dan forum-forum diskusi, sementara sawah dan ladang justru menunggu untuk digarap. Padahal, kebutuhan pangan tidak bisa menunggu kesepakatan yang terlalu lama. Kelaparan hari ini tidak bisa diobati dengan rencana esok hari.
Menanam padi, cabai, atau tomat bukan pekerjaan yang bisa ditunda sampai waktu “siap”. Alam terus bergerak dan bekerja dengan waktunya sendiri. Musim tanam tidak menunggu kita dalam keadaan sehat atau tidak, tanah yang subur tidak berasal dengan sendirinya, dan kebutuhan pangan terus berjalan setiap hari. Jika penanaman ditunda, maka kekurangan akan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dalam pertanian, waktu adalah penentu hidup dan mati.
Karena itu, orientasi pembangunan pertanian seharusnya berpihak pada tindakan cepat dan nyata. Praktik di lapangan, pendampingan petani, dan keberanian mengambil keputusan jauh lebih penting daripada tumpukan konsep yang tidak segera diwujudkan. Bertani berarti memahami bahwa masa depan pangan ditentukan oleh apa yang kita tanam hari ini, bukan oleh rencana yang terus diforumkan atau didiskusikan.
Sudah saatnya kita membangun pertanian dengan semangat kerja, bukan sekadar retorika. Sebab, pangan tidak lahir dari teori, tetapi dari tanah yang diolah dan benih yang ditanam tepat waktu. Jika ingin kenyang di masa depan, maka langkahnya harus dimulai sekarang.
Kehadiran Negara Sebagai Formalitas dan Belum Sepenuhnya Berpihak
Hingga 2025, impor beras masih sulit dihindari, meski pemerintah menargetkan penghentiannya. Produksi beras diperkirakan mencapai 34–35 juta ton dengan surplus 3,5–4 juta ton, sehingga impor sebenarnya tidak diperlukan. Pada 2024, impor mencapai 4,5 juta ton senilai USD 2,7 miliar, tetapi hingga Oktober 2025 turun drastis menjadi 364,3 ribu ton (USD 178,5 juta). Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 124,36, menunjukkan pendapatan riil naik, namun harga beras di tingkat konsumen tetap tinggi, menandakan manfaat kebijakan belum sepenuhnya merata.
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sering dipromosikan sebagai inisiatif yang memberdayakan petani dengan membuka peluang menjadi pemasok bahan pangan. Secara teori, hal ini terlihat menjanjikan, mengingat program ini membutuhkan ±445.604 ton bahan pangan pada 2025, yang berpotensi menyerap ±148.535 petani kecil dan meningkatkan pendapatan mereka hingga Rp2,9 juta per tahun. Namun, kenyataannya di lapangan jauh berbeda. Petani tetap menanggung risiko besar, mulai dari biaya produksi hingga ketidakpastian harga, sementara keuntungan yang mereka dapat tidak selalu sebanding. Ketimpangan antara janji program dan realitas ini menunjukkan bahwa MBG, meskipun berniat baik, sering lebih membebani petani daripada benar-benar memberdayakan mereka.
Jika pemerintah serius ingin meningkatkan kesejahteraan petani, kebijakan harus lebih dari sekadar janji atau program simbolis. Harus ada pengawasan yang ketat terhadap rantai distribusi, jaminan harga yang adil, serta penguatan posisi petani agar tidak lagi menjadi pihak yang paling lemah. Kesejahteraan petani bukan hanya soal produksi dan impor, tetapi soal keadilan dan keberpihakan nyata.
Penulis : Qudsi Khalil
Petani Muda
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
