Dilansir.id, Bangkalan – Wacana dan manuver politik terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sempat memanas, menuai respons keras dari kalangan akademisi dan aktivis mahasiswa. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sampang (HIMASA) yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Ismail Ardi, menilai upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD (diwakili parlemen) adalah bentuk kemunduran demokrasi yang nyata.
Dalam keterangan tertulisnya, Ardi menegaskan bahwa narasi Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat Reformasi dan data sosiologis masyarakat saat ini.
Abaikan Putusan MK adalah Preseden Buruk
Sorotan utama tertuju pada upaya legislasi yang dinilai mencoba mengakali Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XII/2024 dan Nomor 70/PUU-XII/2024. Menurut Ardi, putusan MK bersifat final and binding (mengikat) dan harus menjadi landasan utama dalam proses demokrasi, bukan justru dicarikan celah hukumnya.
“Fakta hukumnya jelas, MK telah memberikan jalan bagi demokrasi yang lebih inklusif dan adil. Jika aturan main diubah semata-mata untuk menganulir putusan lembaga peradilan tertinggi demi kepentingan golongan tertentu, ini adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi,” tegasnya Senin (11/01/2026).
Data Membuktikan: Rakyat Ingin Memilih Langsung
Lebih lanjut, Ardi memaparkan bahwa alasan ‘efisiensi biaya’ atau ‘menghindari konflik’ yang sering didengungkan para elite politik tidak sejalan dengan kehendak rakyat. Ia merujuk pada data survei kredibel, salah satunya dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).
“Kita bicara data, bukan asumsi. Survei LSI secara konsisten menunjukkan angka di atas 80 persen masyarakat Indonesia menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya segelintir, sekitar 5-6 persen, yang setuju dipilih oleh DPRD. Jika DPR memaksakan kehendak, lantas siapa yang sebenarnya mereka wakili?” ujarnya.
Bahaya Transaksi ‘Pasar Gelap’ Demokrasi
Sebagai representasi mahasiswa ekonomi dan putra daerah Sampang, Ketua Umum Himasa tersebut juga menyoroti dampak ekonomi-politik dari sistem pemilihan tidak langsung. Menurutnya, mengembalikan mandat pemilihan ke DPRD hanya akan menyuburkan praktik oligarki dan politik transaksional di ruang tertutup.
“Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, akuntabilitas mereka bukan lagi kepada rakyat di desa-desa Sampang atau Madura, melainkan kepada ketua partai dan fraksi. Ini berbahaya karena menciptakan ‘pasar gelap’ demokrasi di mana loyalitas pemimpin daerah tergadai pada elite, bukan pada kesejahteraan konstituen,” tambah Ardi.
Seruan Mahasiswa
Menutup pernyataannya, Ardi mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk tetap mengawal proses demokrasi ini hingga tuntas.
“Kami, Himpunan Mahasiswa Sampang dan BEM FEB UTM, menolak segala bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Pilkada langsung adalah harga mati reformasi. Jangan biarkan suara rakyat dibungkam hanya demi melanggengkan kekuasaan segelintir pihak,” pungkasnya. (Red)
