Dilansir.id, Opini – Sejak Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2015 di Jombang, lanskap suksesi kepemimpinan tertinggi organisasi mengalami pergeseran paradigma yang fundamental. Sistem pemilihan langsung Rais ‘Aam resmi didekonstruksi dan digantikan oleh mekanisme Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA). Secara genealogis, AHWA bukanlah barang baru; ia adalah adaptasi terminologis dari tradisi siyasah Islam klasik yang merujuk pada delegasi ulama senior berotoritas khusus untuk menentukan imamah. Langkah ini diambil sebagai antitesis terhadap pragmatisme politik elektoral langsung, sekaligus upaya merawat spirit musyawarah substantif dan menjaga marwah kepemimpinan kolektif kaum sarungan. Namun, operasionalisasi AHWA dalam realitas organisasi menyisakan pertanyaan krusial. Apakah pelembagaan ini murni manifestasi dari tata kelola (good governance) yang luhur, atau justru menyimpan cacat struktural yang berpotensi memicu anomali baru dalam tubuh NU?
Mekanisme penjaringan AHWA bertumpu pada usulan berbasis keterwakilan daerah, di mana sembilan ulama senior ditunjuk oleh pemilik suara di tingkat Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa (PCINU). Sembilan nama terpilih inilah yang kemudian memegang mandat penuh untuk bermusyawarah menentukan Rais ‘Aam. Sekilas, format ini tampak ideal dalam memproteksi proses suksesi dari kegaduhan politik praktis. Kendati demikian, diskursus publik NU sering kali luput membaca titik buta (blind spot) dalam regulasi tersebut.
Anomali terbesar terletak pada absennya pemisahan batas yang tegas antara subjek pemilih (elector) dan objek yang dipilih (candidate). Sembilan anggota AHWA berada dalam posisi paradoks, mereka memegang hak suara sekaligus sah secara hukum organisasi untuk menduduki kursi Rais ‘Aam. Dalam kacamata teori tata kelola modern, ketidakjelasan demarkasi ini memicu benturan kepentingan (conflict of interest) yang akut. Polanya mirip dengan fenomena judge and player—sebuah situasi rancu di mana aktor yang memegang peluit wasit juga menjadi pemain yang mengejar bola di lapangan. Akibatnya, objektivitas musyawarah rentan terkooptasi oleh kepentingan subyektif para pemegang mandat.
Kelemahan ini meluas pada aspek kalkulasi insentif politik. Ketika otoritas penentu dialihkan dari ratusan atau bahkan ribuan peserta muktamar kepada satu dewan kecil berisi sembilan orang, secara matematis biaya politik untuk mengarahkan opini menjadi sangat murah. Formula ini mengubah dinamika lobi.
Logika kontemporer menunjukkan bahwa mereduksi jumlah pengambil keputusan secara drastis akan linier dengan peningkatan kerentanan sistem terhadap intervensi luar. Konsentrasi kekuasaan pada sembilan figur menciptakan insentif struktural yang mengkhawatirkan, lobi-lobi di ruang gelap (backroom deals) menjadi jauh lebih efisien, dan ruang bagi penetrasi politik transaksional terbuka lebar. Indikasi ini tidak berarti menuduh bahwa praktik tersebut telah jamak terjadi, melainkan menegaskan bahwa arsitektur sistem AHWA saat ini menyediakan celah hukum (loophole) yang terlalu permisif bagi penyimpangan moral.
Implikasi jangka panjang dari pemusatan ini adalah jebakan oligarkisasi kepemimpinan. Ada risiko riil bahwa sirkulasi elite di pucuk struktur NU hanya akan berputar pada lingkaran tertutup (inner circle) yang memiliki modal kapital sosial tinggi, popularitas di tingkat dewan AHWA, serta akses jaringan politik formal yang mapan. Kondisi demikian perlahan namun pasti akan menyumbat saluran regenerasi kepemimpinan berbasis meritokrasi dari lintas generasi dan latar belakang keilmuan yang lebih heterogen. NU, yang secara historis mengakar pada tradisi keterbukaan dan egaliter, terancam terjebak dalam model kepemimpinan kartel yang eksklusif.
Kondisi ini diperparah oleh minimnya mekanisme check and balance yang memadai. Dalam struktur saat ini, dewan AHWA bertindak sebagai lembaga absolut yang tidak hanya memverifikasi kelayakan kandidat, tetapi juga mengeksekusi keputusan akhir tanpa memerlukan ratifikasi atau konfirmasi dari lembaga independen lain di internal organisasi. Tanpa adanya instrumen pengawas yang setara, keputusan-keputusan yang lahir dari dewan AHWA menjadi imun terhadap koreksi, suatu hal yang tidak sehat bagi ekosistem organisasi modern.
Guna memitigasi risiko-risiko di atas, restrukturisasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Solusi paling rasional yang bisa ditempuh adalah menegakkan asas pemisahan fungsi secara mutlak antara pemilih dan kandidat. Sembilan ulama anggota AHWA sebaiknya tetap dipilih melalui skema usulan muktamirin guna mempertahankan aspek legitimasi daerah dan penghormatan atas hierarki keulamaan. Namun, regulasi wajib menambahkan satu klausul imperatif, siapa pun yang terpilih menjadi anggota AHWA secara otomatis gugur haknya untuk dicalonkan sebagai Rais ‘Aam.
Melalui modifikasi aturan ini, AHWA akan bertransformasi menjadi sebuah dewan elektoral murni yang independen—mengadopsi karakteristik positif dari konsep electoral college tanpa kehilangan substansi nilai pesantren. Keuntungan institusional dari skema pemisahan ini meliputi empat aspek mendasar:
Pertama, Eliminasi Konflik Kepentingan: Situasi janggal di mana seorang ulama memilih dirinya sendiri atau terjebak dalam negosiasi timbal balik antar-anggota dewan dapat sepenuhnya dipangkas.
Kedua, Peningkatan Legitimasi: Keabsahan hasil muktamar akan berada pada tingkat tertinggi karena basis massa NU melihat bahwa dewan pemilih bertindak tanpa pamrih pribadi atau tendensi politik jangka pendek.
Ketiga, Penguatan Independensi: Anggota AHWA dapat memfokuskan seluruh kapasitas keilmuan dan spiritualitas mereka untuk bertindak sebagai musyawirin yang jernih, objektif, dan terbebas dari beban kompetisi.
Keempat, Reduksi Politik Transaksional: Ruang bagi makelar politik tereduksi secara signifikan karena tidak ada keuntungan jabatan langsung yang bisa dijanjikan atau ditukarkan di dalam forum dewan pemilih.
Gugatan dan usulan pembenahan tata kelola ini sama sekali bukan bentuk skeptisisme terhadap institusi AHWA maupun penolakan atas nilai-nilai luhur musyawarah ulama. Sebaliknya, upaya rekonstruksi ini bertujuan untuk memurnikan tradisi tersebut agar tidak terdistorsi oleh dinamika kepentingan pragmatis. Sepanjang sejarahnya, NU selalu menunjukkan fleksibilitas luar biasa untuk beradaptasi dengan dialektika zaman tanpa kehilangan jangkar identitasnya. Pemisahan fungsi pemilih dan calon merupakan asas elementer dalam manajemen kelembagaan modern yang terbukti efektif, dan yang terpenting, langkah ini sama sekali tidak menegasikan spirit kemaslahatan yang inheren dalam tradisi fikih siyasah. Melalui pembenahan regulasi AHWA, NU tidak sekadar bersolek dengan narasi good governance, melainkan sedang memastikan bahwa proses reproduksi kepemimpinannya tetap kokoh, bersih, dan melahirkan nakhoda yang dipilih atas dasar integritas substantif, bukan hasil konsensus pragmatis dari kelompok kecil pemegang kuasa.
Penulis: Ghozi Zainuddin S.Ag
(Ketua JASMINU Situbondo)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.Penulis: Ghozi Zainuddin S.Ag
(Ketua JASMINU Situbondo / Ketua DPD PAN Situbondo)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
