Dilansir.id, Malang – Gelombang penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Kali ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang secara tegas menyerukan penghentian total program tersebut. Mereka menilai MBG telah kehilangan legitimasi moral sebagai program unggulan negara setelah diwarnai berbagai persoalan, mulai dari dugaan korupsi, kasus keracunan siswa, hingga pembengkakan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak dunia pendidikan. Selasa, (09/06/26).
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menilai bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan serius. Masalah tersebut mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya hidup masyarakat, hingga berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan.
”Kami melihat pemerintah terlalu fokus mempertahankan program yang penuh kontroversi, sementara persoalan yang lebih mendesak justru belum tertangani secara maksimal,” ujar Mirdan di Sekretariat HMI Cabang Malang.
Menurutnya, ketika rupiah melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan daya beli masyarakat tertekan, seharusnya negara lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas anggaran. Selain faktor ekonomi, juga menyoroti munculnya kasus hukum yang menyeret pejabat terkait program gizi nasional.
“Ketika anggaran ratusan triliun berputar dalam satu program, sementara pengawasan belum mampu menjamin transparansi, maka risiko penyimpangan akan selalu membayangi,” tambahnya.
Peristiwa tersebut dinilai menjadi peringatan serius bahwa program dengan anggaran sangat besar sangat rentan disusupi oleh kepentingan kelompok tertentu, sehingga uang rakyat terlalu berharga untuk dipertaruhkan.
HMI Cabang Malang turut mempertanyakan alasan pemerintah yang tetap mengalokasikan anggaran fantastis untuk MBG, padahal di saat yang sama masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan fasilitas mendasar.
”Coba lihat kondisi di lapangan. Masih ada sekolah dengan ruang kelas rusak, fasilitas belajar minim, akses internet terbatas, dan kesejahteraan guru yang belum memadai,” ungkap Mirdan.
Ia menambahkan bahwa pendidikan tidak akan bisa maju hanya karena siswa menerima satu kotak makanan setiap hari, sementara infrastruktur sekolahnya terabaikan.
Persoalan lain yang tidak kalah krusial adalah adanya sejumlah kasus keracunan yang menimpa siswa penerima manfaat program tersebut di beberapa daerah. Hal ini dinilai menunjukkan lemahnya sistem kontrol dari pemerintah.
”Anak-anak berangkat ke sekolah untuk belajar, bukan untuk mengambil risiko kesehatan akibat buruknya pengawasan distribusi makanan,” ujarnya.
Ia memandang bahwa setiap kasus keracunan yang terjadi harus menjadi alarm keras bahwa ada persoalan manajemen serius yang belum terselesaikan.
”Rakyat membutuhkan sekolah yang baik, guru yang sejahtera, layanan kesehatan yang merata, dan lapangan pekerjaan yang luas,” tegasnya.
Mirdan menekankan kembali bahwa negara tidak akan bisa menyelesaikan persoalan fundamental dalam dunia pendidikan jika hanya fokus pada pembagian kotak makan semata.
Sebagai penutup, Mirdan mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak boleh dibangun atas dasar popularitas semata. Setiap rupiah anggaran negara harus diarahkan kepada program yang memberikan dampak nyata, berkesinambungan, dan terukur bagi masyarakat luas.
Reporter : Safira Ahmad
Editor : Muhammad Anwarul Hidayat
