Pertegas Sikap, HMI Cabang Malang Menolak Wacana DPR soal Pilkada Diwakili DPRD dan Soroti Potensi Pengalihan Isu
Dilansir.id, Malang – Sikap tegas Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang untuk menolak wacana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencul seiring informasi yang beredar. Wacana tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat reformasi dan berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat.
Ketua Umum HMI Cabang Malang Mirdan Idham menyatakan bahwa pemilihan langsung merupakan bentuk nyata keterlibatan rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan nasional dan daerah.
“Demokrasi tidak boleh direduksi hanya atas nama efisiensi atau kepentingan elit. Hak memilih adalah hak dasar warga negara yang tidak bisa diwakilkan begitu saja,” singgungnya (31/12/2025)
Mirdan juga menilai, apabila usulan ini terus dipaksakan, maka akan membuka ruang yang semakin lebar bagi praktik politik transaksional serta memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan politik.
“Wacana tersebut bisa menyebabkan peluang besar adanya praktik politik transaksional, dan juga berisiko melemahkan kontrol rakyat terhadap kekuasaan.” Tegas Mirdan
Selain itu, HMI Cabang Malang juga memandang, di tengah kondisi bangsa yang sedang menghadapi berbagai bencana alam di wilayah Sumatera, perhatian negara semestinya difokuskan pada penanganan korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, serta pemulihan pascabencana.
“Jangan sampai publik disibukkan dengan polemik sistem pemilihan, sementara penanganan bencana di Sumatera justru luput dari pengawasan. Wacana ini patut dicurigai sebagai upaya pengalihan perhatian,” ucapnya.
Lebih lanjut Mirdan menegaskan bahwa DPR seharusnya memaksimalkan fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan negara hadir secara nyata di tengah rakyat yang sedang tertimpa musibah, bukan malah memunculkan gagasan yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.
“Dengan ini, HMI Cabang Malang tegas mendesak DPR untuk menghentikan pembahasan usulan tersebut dan lebih memprioritaskan agenda-agenda yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi keselamatan serta kesejahteraan rakyat” tutupnya (Rjb)
