Dilansir.id, Opini — Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar korupsi dalam kisah jatuhnya Dadan Hindayana. Dan kita akan melewatkan pelajaran terpentingnya jika hanya berhenti pada narasi hitam-putih, pejabat rakus, presiden tegas, negara menang. cobalah kita mundur selangkah dan bertanya sesuatu yang jarang diajukan, Mengapa korupsi di BGN hampir pasti akan terjadi sejak hari pertama?
Program MBG mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran Rp 85,27 triliun, meningkat menjadi Rp298 triliun pada 2026. Bayangkan, sebuah lembaga baru, dibentuk tergesa-gesa untuk menjalankan janji kampanye terbesar seorang presiden, langsung diserahi mengelola dana sebesar itu dalam hitungan bulan. Tidak ada tradisi kelembagaan. Tidak ada sistem pengawasan yang matang. Tidak ada ekosistem audit internal yang teruji.
KPK sendiri menilai BGN belum siap mengelola anggaran sebesar itu, dan bahkan hasil kajian mitigasi risiko yang sudah diserahkan secara formal kepada manajemen BGN tidak mendapat respons resmi hingga menjelang pencopotan kepala BGN. ini bukan kegagalan satu orang. Ini adalah kegagalan desain. ketika sebuah negara membangun lembaga baru seperti membangun panggung cepat, megah, untuk pertunjukan bukan seperti membangun fondasi rumah yang akan ditinggali puluhan tahun, maka korupsi bukan anomali. Korupsi adalah fitur yang tak terhindarkan dari sistem yang dibangun terburu-buru.
Keputusan paling fundamental dalam arsitektur MBG adalah keputusan yang paling jarang dipersoalkan, mengapa negara tidak mengelola dapurnya sendiri? dengan target sekitar 82,9 juta penerima manfaat dan lebih dari 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini bukan sekadar kebijakan bantuan sosial, melainkan operasi logistik dan fiskal berskala nasional. untuk mengelola operasi sebesar itu, pemerintah memilih model kemitraan. negara membiayai yayasan swasta mengoperasikan dan ASN mengawasi. Sebuah konstruksi hybrid yang di atas kertas tampak efisien dan partisipatif.
Tetapi ada harga yang harus dibayar dari pilihan itu. Kewajiban badan hukum pemilik SPPG berbentuk yayasan berpotensi mendorong pembentukan entitas yang sekadar memenuhi persyaratan administratif, tanpa diiringi rekam jejak, kapasitas, dan akuntabilitas yang memadai. Inilah yang kemudian terjadi. Kajian ICW yang dirilis November 2025 menemukan 89 dari 102 yayasan pengelola SPPG yang diperiksa memiliki indikasi masalah tata kelola Yayasan-yayasan ini tidak lahir dari semangat filantropi mereka lahir karena ada uang besar yang menunggu.
Paradoks “Orang Baik” dalam Sistem Buruk
Menariknya, Presiden Prabowo sempat memberikan apresiasi kepada Dadan pada 2025 setelah BGN mengembalikan anggaran yang tidak terserap ke kas negara langkah yang dipuji sebagai bentuk integritas dan akuntabilitas. ini detail yang nyaris terlupakan, tetapi justru paling krusial. orang yang setahun lalu dipuji karena mengembalikan uang negara, hari ini memakai rompi merah muda. Apakah Dadan berubah menjadi orang lain? Ataukah sistemnya yang berubah skala anggaran membengkak empat kali lipat, jaringan kepentingan meluas, tekanan dari segala penjuru semakin kuat, sementara kapasitas pengawasan tetap stagnan?
Inilah yang disebut ahli tata kelola sebagai “good people, bad systems” orang yang mungkin berniat baik, tetapi ditempatkan dalam arsitektur kelembagaan yang hampir tidak mungkin dilewati dengan bersih. Pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, dan 5.400 unit TV 75 inci (Media Indonesia) tidak ada satupun dari pengadaan itu yang bisa lolos tanpa serangkaian tanda tangan, persetujuan, dan pembiaran dari banyak pihak. Korupsi skala ini bukan pekerjaan satu orang. Ini adalah hasil kolaborasi sistem yang membusuk dari dalam.
Negara sebagai Pemangsa Program Sendiri
Di bawah kepemimpinan Dadan, program MBG menyebabkan 446 kasus keracunan dengan total 37.693 korban di 220 kabupaten/kota yang tersebar di 36 provinsi. Hampir 38 ribu anak sakit. Bukan karena kurang anggaran justru karena terlalu banyak anggaran yang dikelola oleh sistem yang terlalu lemah untuk mempertanggungjawabkannya.
Di sinilah paradoks paling menyakitkan muncul. negara, dalam hasratnya untuk tampak peduli dengan membangun program makan gratis terbesar dalam sejarahnya, justru menciptakan mesin yang memangsa anak-anak yang hendak dilindunginya baik melalui keracunan makanan, maupun melalui korupsi yang menyedot dana yang seharusnya sampai ke piring mereka. AFP melaporkan bahwa program ini telah menyediakan makanan kepada lebih dari 61 juta orang hingga Maret tetapi puluhan ribu orang jatuh sakit sejak program diluncurkan. Dunia melihat angka 61 juta sebagai prestasi. Tetapi 37.693 anak yang sakit adalah biaya tersembunyi yang tidak ada dalam siaran pers manapun.
Kompleksitas rantai kelembagaan program ini dari BGN, KPPG, yayasan pemilik SPPG, SPPG, hingga mitra pemilik fasilitas menciptakan struktur berlapis yang rawan kebocoran karena setiap level menambah risiko distorsi, pelemahan kontrol, dan peluang moral hazard. Bayangkan, sebuah selang air yang disambung-sambung lima kali. Setiap sambungan adalah titik bocor potensial. Semakin panjang rantainya, semakin banyak air yang hilang sebelum sampai ke ujung. dalam konteks MBG, “air” itu adalah uang rakyat yang seharusnya sampai ke piring anak-anak.
Yang memperparah kondisi ini adalah ketidakmampuan sistem untuk mengukur kebocorannya sendiri. Pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme bantuan pemerintah membuat kinerja belanja sulit diukur secara presisi, karena pengawasan lebih bertumpu pada laporan capaian penyaluran dan penggunaan dana bukan pada pengujian ketepatan output barang dan jasa yang dihasilkan. dengan kata lain sistem ini tahu berapa banyak uang yang keluar, tapi tidak tahu berapa banyak nilai yang masuk.
Copot Kepala, Tapi bagaimana dengan Tubuhnya?
Pencopotan Dadan dan penggeledahan Kejaksaan Agung memberi sinyal penting tidak ada yang kebal, bahkan di lembaga paling strategis sekalipun. ini perlu diapresiasi. Tetapi ia hanya menyelesaikan satu lapisan masalah lapisan personal. karena MBG merupakan program yang sangat identik dengan pemerintahan Prabowo, keberhasilannya menjadi taruhan politik yang sangat besar. dan di sinilah bahayanya, ketika sebuah program terlalu identik dengan seorang presiden, maka setiap kritik terhadap program dianggap sebagai serangan politik. Pengawas menjadi ragu. Auditor berpikir dua kali. Lembaga seperti KPK harus bersiasat agar suaranya tidak dianggap sebagai oposisi.
Kepala baru BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menyebut tugasnya sebagai “amanah dan tanggung jawab yang amat sangat besar serta berat. Pernyataan itu jujur. Tetapi amanah dan tekad pribadi saja tidak cukup menghadapi sistem yang rapuh. Yang dibutuhkan adalah reformasi struktural yang tidak seksi secara politik, audit real-time berbasis teknologi di setiap dapur SPPG, keterbukaan data pengadaan yang sesungguhnya, rotasi pengawas eksternal yang tidak bisa diintervensi, dan yang paling penting keberanian untuk tidak membengkakkan anggaran lebih cepat dari kapasitas pengawasan yang ada.
Lantas apa yang harus diperbaiki
Korupsi yang menjerat pimpinan BGN adalah gejala, bukan penyakit. Penyakitnya adalah arsitektur kebijakan yang sejak awal tidak dirancang untuk tahan terhadap godaan uang besar. reformasi yang sungguh-sungguh harus menyentuh tiga titik paling kritis. Pertama, mekanisme seleksi yayasan operator harus dibuka secara kompetitif dan transparan bukan penunjukan tertutup yang membuka jalan bagi konflik kepentingan. Kedua, insentif Rp6 juta harus dikaitkan langsung dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan yang terverifikasi bukan dibayar flat terlepas dari kinerja. Ketiga, TNI dan Polri harus ditarik dari posisi operator bisnis katering negara bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena pencampuran fungsi keamanan dan bisnis mengancam netralitas institusi yang jauh lebih berharga dari keuntungan operasional SPPG.
Secara konseptual, desain program ini terlihat progresif. Namun di balik progresivitasnya, tersembunyi risiko yang tidak kecil semua persoalan bermuara pada trade-off yang belum terselesaikan antara skala program dan kapasitas pengendalian. indonesia tidak kekurangan program besar yang ambisius. Yang langka adalah program besar yang didesain dengan kejujuran tentang kelemahannya sendiri, dan keberanian untuk memperbaiki fondasi sebelum membangun lebih tinggi. rumah yang dibangun di atas pasir tidak perlu menunggu badai untuk roboh. Bebannya sendiri sudah cukup.
Penulis: MARYANTO, S.AP., M.AP.
(Peneliti / Konsultan Pertanahan)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
