Dilansir.id, Madura – Pernyataan Rektor Universitas Trunojoyo Madura terkait kesiapan kampus dalam mengelola program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat penolakan keras dari Ahmad Tohir selaku Gubernur BEM FEB UTM. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan kampus yang semakin jauh dari fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi akademik.
Ahmad Tohir menilai, di tengah berbagai persoalan internal kampus yang hingga hari ini belum terselesaikan, pihak universitas justru sibuk menunjukkan kesiapan untuk mengelola program pemerintah di luar substansi pendidikan tinggi. Salah satu persoalan yang disoroti ialah pembukaan Fakultas Kedokteran UTM yang hingga kini masih belum menunjukkan kejelasan dan terkesan mangkrak.
“Bagaimana mungkin kampus berbicara siap mengelola program MBG, sementara persoalan besar di internal kampus sendiri masih belum mampu diselesaikan dengan baik? Fakultas Kedokteran yang sejak awal digadang-gadang menjadi langkah besar pengembangan kampus sampai hari ini belum menunjukkan kepastian yang jelas. Ini menjadi ironi besar,” tegas Ahmad Tohir.
Ia menilai bahwa kampus seharusnya fokus menyelesaikan persoalan akademik, peningkatan kualitas pendidikan, fasilitas mahasiswa, kesejahteraan civitas akademika, serta pembangunan institusi yang benar-benar berdampak terhadap mutu pendidikan. Bukan justru masuk terlalu jauh menjadi pelaksana teknis program pemerintah.
“Kampus bukan dapur umum. Kampus bukan operator program populis pemerintah. Perguruan tinggi adalah ruang intelektual, ruang lahirnya gagasan dan ilmu pengetahuan. Jangan sampai universitas kehilangan marwah akademiknya hanya demi menunjukkan loyalitas terhadap program kekuasaan,” lanjutnya.
Menurut Ahmad Tohir, keterlibatan kampus sebagai pengelola teknis program MBG berpotensi mengaburkan independensi perguruan tinggi. Universitas seharusnya hadir sebagai pengawas, pengkaji, dan pemberi solusi berbasis akademik, bukan berubah fungsi menjadi badan operasional negara.
Ia juga menyayangkan sikap pimpinan kampus yang dinilai tidak membuka ruang dialog bersama mahasiswa sebelum menyampaikan wacana tersebut ke publik. Padahal mahasiswa merupakan bagian penting dari civitas akademika yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengkritisi arah kebijakan kampus.
“Kami melihat ada kecenderungan kampus terlalu sibuk membangun citra di hadapan pemerintah dibanding mendengarkan suara mahasiswa dan menyelesaikan persoalan internal yang nyata dirasakan civitas akademika setiap hari,” ujarnya.
Sebagai penutup, Ahmad Tohir menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk kebijakan yang berpotensi menggeser fungsi utama perguruan tinggi.
“Universitas harus tetap berdiri sebagai institusi pendidikan yang independen, kritis, dan berpihak pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan jadikan kampus sebagai alat legitimasi program pemerintah sementara wajah pendidikan tinggi di internal kampus sendiri masih penuh persoalan,” pungkasnya. (FR/Red)
