Dilansir.id, Nasional – Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan. Industrialisasi dipercepat, investasi dibuka semakin luas, hilirisasi sumber daya alam terus didorong, sementara berbagai proyek strategis nasional diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Maluku, arah pembangunan itu hadir melalui dua agenda besar: pengembangan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan percepatan Proyek Blok Masela, yang diproyeksikan menjadi salah satu penggerak ekonomi kawasan timur Indonesia.
Harapan itu tentu patut diapresiasi. Maluku memang memiliki kekayaan laut yang luar biasa dan cadangan energi yang strategis. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah pembangunan hanya akan mengejar angka investasi dan pertumbuhan ekonomi, atau juga memastikan manusia dan alam memperoleh keadilan yang sama?
Pertanyaan itu mengemuka dalam materi “Teologi Pembebasan Ekologis: Rekonstruksi Nilai Dasar Perjuangan (NDP) Kemanusiaan dan Keadilan untuk Melawan Keserakahan Kapitalisme Ekstraktif” yang disampaikan Drs. H. Achmad Fauzi Hasyim pada Advance Training (LK III) BADKO HMI Jawa Timur.
Bagi Achmad Fauzi, persoalan terbesar kader HMI hari ini bukan kekurangan forum diskusi ataupun minimnya literasi. Tantangan sesungguhnya adalah ketika kader mulai berpikir tanpa menggunakan kerangka Nilai Dasar Perjuangan (NDP). Ketika cara berpikir tidak lagi berakar pada nilai-nilai Islam yang menjadi ruh organisasi, maka kader HMI tidak lagi memiliki pembeda dengan siapa pun di luar sana.
NDP Bukan Hafalan, tetapi Cara Membaca Zaman
Achmad Fauzi menegaskan bahwa NDP bukan mantra organisasi yang selesai dihafalkan saat masa kaderisasi. NDP merupakan intisari nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis yang berfungsi sebagai fondasi berpikir dalam menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, maupun perkembangan ilmu pengetahuan.
Karena itu, seorang kader HMI tidak cukup religius dalam ritual, tetapi juga harus rasional dalam membaca realitas. Cara berpikir yang dibangun NDP bukanlah cara berpikir yang pragmatis, melainkan berpikir transformasional—berani mempertanyakan sistem, mengkritisi ketimpangan, sekaligus menawarkan jalan keluar yang berkeadilan.
Beliau bahkan melontarkan kritik yang cukup tajam. Jangan-jangan, tanpa disadari, sebagian kader mulai terjebak pada cara berpikir pragmatis; menilai segala sesuatu hanya dari manfaat sesaat, jabatan, atau kepentingan pribadi. Padahal, dalam NDP, perilaku manusia selalu lahir dari tata nilai, sedangkan tata nilai dibentuk oleh keyakinan.
Tauhid Melahirkan Tanggung Jawab Sosial
Salah satu gagasan penting yang disampaikan adalah bahwa tauhid tidak berhenti sebagai pengakuan bahwa Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Esa.
Tauhid justru menjadi energi pembebasan. Ia membebaskan manusia dari penghambaan kepada apa pun selain Allah, termasuk penghambaan terhadap kekuasaan, modal, maupun kepentingan ekonomi yang mengorbankan kemanusiaan.
Teologi bertemu dengan realitas sosial.
NDP memandang bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan sesama maupun dengan alam. Tidak mungkin seseorang mengaku bertauhid, tetapi membiarkan ketidakadilan sosial berlangsung. Tidak mungkin seseorang mengaku beriman, tetapi membiarkan kerusakan lingkungan menjadi harga yang harus dibayar atas nama pembangunan.
Dengan demikian, menjaga hutan, laut, sungai, dan ruang hidup masyarakat bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari manifestasi keimanan.
Alam Bukan Objek Eksploitasi
Achmad Fauzi mengingatkan bahwa NDP membedakan dua bentuk kebenaran. Pertama, kebenaran absolut, yaitu keyakinan bahwa alam semesta merupakan ciptaan Allah yang tunduk pada sunnatullah. Alam memiliki hukum-hukum yang pasti dan menjadi objek penelitian manusia.
Kedua, kebenaran relatif, yaitu hasil pemahaman manusia terhadap realitas yang terus berkembang melalui ilmu pengetahuan dan pengalaman. Cara pandang ini memiliki konsekuensi penting. Alam memang disediakan Allah untuk kemaslahatan manusia, tetapi bukan untuk dieksploitasi tanpa batas. Manusia diberi amanah sebagai khalifah, bukan sebagai penguasa yang bebas menghabiskan seluruh sumber daya alam.
Karena itu, riset, inovasi, teknologi, hingga industrialisasi seharusnya diarahkan untuk memakmurkan kehidupan, bukan mempercepat kerusakan.
Membaca Maluku dengan Perspektif NDP
Perspektif ini menjadi sangat relevan ketika melihat arah pembangunan Provinsi Maluku hari ini. Di satu sisi, pemerintah terus mendorong pengembangan Lumbung Ikan Nasional sebagai pusat ekonomi kelautan Indonesia. Berbagai kajian menunjukkan bahwa Maluku memiliki potensi perikanan yang sangat besar sehingga layak menjadi simpul utama ekonomi biru nasional.
Di sisi lain, pengembangan Blok Masela diproyeksikan menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesempatan kerja di kawasan timur Indonesia.
Kedua agenda tersebut tidak boleh dipertentangkan dengan semangat keadilan ekologis. Justru keduanya harus menjadi contoh bahwa pembangunan dapat berlangsung tanpa mengorbankan masyarakat pesisir, nelayan tradisional, ekosistem laut, maupun hak masyarakat adat.
Di sinilah NDP memberikan ukuran moral yang jelas. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan juga diukur dari kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan generasi mendatang.
Melawan Kapitalisme Ekstraktif
Achmad Fauzi juga mengingatkan bahwa persoalan utama pembangunan modern bukan industrialisasinya, melainkan ketika industrialisasi dikendalikan oleh logika kapitalisme ekstraktif. Model pembangunan seperti ini menjadikan alam sekadar komoditas, sementara manusia dipandang sebagai faktor produksi. Keuntungan ekonomi menjadi tujuan utama, sedangkan kerusakan lingkungan dianggap sebagai biaya yang wajar.
Padahal, kerusakan ekologis selalu bersifat kolektif. Ketika laut tercemar, nelayan kehilangan ruang tangkap. Ketika kawasan pesisir rusak, masyarakat kehilangan sumber pangan. Ketika ekosistem terganggu, dampaknya tidak berhenti pada satu generasi, tetapi diwariskan kepada generasi berikutnya.
Karena itu, industrialisasi yang dibutuhkan Indonesia bukanlah industrialisasi yang rakus terhadap sumber daya alam, melainkan industrialisasi yang berlandaskan etika, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab ekologis.
Kader HMI Harus Hadir dalam Ruang Kekuasaan
Pada bagian akhir materinya, Achmad Fauzi menyampaikan satu pesan yang sangat kuat: “Segenggam kekuasaan lebih penting daripada sekarung emas.” Kalimat ini bukan ajakan mengejar jabatan, melainkan pengingat bahwa perubahan hanya mungkin terjadi ketika nilai mampu diterjemahkan menjadi kebijakan.
Itulah sebabnya kader HMI tidak cukup menjadi pengamat. Kader harus hadir di ruang-ruang pengambilan keputusan di pemerintahan, parlemen, birokrasi, akademik, maupun masyarakat sipil—dengan membawa cara berpikir NDP sebagai kompas moral.
Sebab, pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi berisiko melahirkan kemajuan yang rapuh. Sebaliknya, pembangunan yang bertumpu pada tauhid, ilmu pengetahuan, keadilan sosial, dan tanggung jawab ekologis akan melahirkan kemajuan yang berkelanjutan.
Pada akhirnya, teologi pembebasan ekologis mengajarkan satu hal sederhana tetapi mendasar: membangun Indonesia tidak cukup dengan memperbesar investasi atau mempercepat proyek strategis nasional. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memuliakan manusia, menjaga kelestarian alam, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat.
Di situlah NDP HMI menemukan relevansinya. Ia bukan sekadar warisan intelektual organisasi, melainkan tawaran etika pembangunan bagi Indonesia termasuk Maluku agar kemajuan ekonomi tidak dibayar dengan hilangnya nurani ekologis.
Oleh: Safitra Arif
Fungsionaris PB HMI | Peserta Advance Training (LK III) BADKO HMI Jawa Timur
