Soroti Janji Kampanye, FKMPD Bima-Dompu Malang Dorong Realokasi APBD Kabupaten Bima untuk Pendidikan

Dilansir.id, Malang — Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana dan Dosen (FKMPD) Bima-Dompu Malang merilis kajian akademik yang mengusulkan pembagian anggaran program “Selasa Menyapa” Kabupaten Bima menjadi dua porsi setara, masing-masing sebesar Rp25 miliar per tahun. Satu porsi dialokasikan untuk mempertahankan keberlanjutan program “Selasa Menyapa”, sementara porsi lainnya dialihkan untuk membiayai program “Beasiswa Warga”.

Langkah ini didasari oleh belum masuknya program ‘Beasiswa Warga’ dalam struktur belanja daerah, padahal program tersebut tercantum dalam dokumen visi-misi Paket Bima Bermartabat saat kampanye Pilkada Kabupaten Bima. Sebaliknya, program ‘Selasa Menyapa’ telah memperoleh alokasi anggaran operasional murni sebesar Rp50 miliar per tahun.

Ketua FKMPD Bima-Dompu-Malang, Lilis Setiawan, S.P., menegaskan bahwa usulan ini bukan bentuk penolakan terhadap agenda kerja resmi bupati, melainkan upaya agar dua janji politik dapat berjalan berdampingan.

“Kami tidak menuntut penghapusan program ‘Selasa Menyapa’. Yang kami usulkan adalah pembagian yang proporsional, agar dua janji kampanye yang tercantum dalam dokumen yang sama bisa berjalan bersamaan,” tegas Lilis dalam rilis resminya, Senin (17/8/2026).

Lilis menambahkan bahwa fokus kajian ini tertuju pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. “Kami memilih berfokus pada penguatan sumber daya manusia Bima, agar ke depan Kabupaten Bima memiliki ahli dan profesional yang lahir dari tanah Bima sendiri dan mampu mengelola daerahnya sendiri,” terangnya.

Dalam naskah akademiknya, FKMPD menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima tahun 2023 yang berada di angka 70,33. Meski naik dari tahun sebelumnya, angka ini masih menempatkan Kabupaten Bima di posisi ke-9 dari 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 72,37.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Riset FKMPD, Ferdianto, S.Pd., menyatakan bahwa skema ini disusun berdasarkan kajian atas efektivitas program beasiswa daerah di wilayah lain seperti Bojonegoro, Pohuwato, dan Sikka.

“Kami secara internal sudah melakukan kajian mendalam soal efektivitas program semacam ini. Dari situlah kami mengusulkan skema ini. Kami siap kalau diminta dan difasilitasi Pemda untuk menjelaskan lebih lanjut, sekaligus menyerahkan kajian akademik yang sudah kami susun,” ujar Ferdianto.

Adapun alokasi Rp25 miliar untuk “Beasiswa Warga” direncanakan menyasar 2.250 penerima manfaat setiap tahun yang terbagi dalam tiga klaster:

FKMPD menjelaskan bahwa pengalihan dana ini dapat dilanjutkan melalui mekanisme perubahan KUA-PPAS pada pembahasan APBD Perubahan bersama DPRD. Karena bersifat realokasi internal pada satu pos anggaran, langkah ini tidak membutuhkan sumber pembiayaan tambahan. (rjb/red)