Dilansir.id, Opini – Menatap kondisi jalan poros di Pulau Gili Raja, Kecamatan Gili Genting, Kabupaten Sumenep hari ini adalah bentuk nyata dari runtuhnya komitmen moral dan kegagalan total Pemerintah Daerah dalam menghadirkan keadilan sosial yang merata. Berdasarkan fakta historis yang terekam sejak publikasi media koran Madura pada 11 Maret 2017 hingga pertengahan tahun 2026 ini—hampir satu dekade berlalu—jalan utama yang menjadi urat nadi kehidupan warga dibiarkan hancur lebur tanpa tersentuh perbaikan yang berarti.
Rakyat dipaksa menelan kenyataan pahit bahwa yang tersisa dari setiap momentum politik hanyalah tumpukan janji manis Bupati. Retorika kesejahteraan kepulauan berulang kali menguap begitu saja bagai embun pagi setelah kontestasi usai dan kursi kekuasaan berhasil diduduki. Sungguh sebuah sandiwara politik yang sangat ironis dan menyakitkan bagi masyarakat yang hidup di kepulauan.
Sangat kontras apabila kita melihat Kabupaten Sumenep yang kerap memamerkan jargon-jargon kepedulian terhadap wilayah kepulauan di panggung-panggung formal maupun media sosial resmi pemerintah kabupaten (Pemkab). Namun pada kenyataannya, realitas di lapangan membuktikan bahwa warga Gili Raja hidup dalam pengasingan struktural, seolah berada di wilayah tak bertuan yang luput dari peta pembangunan daerah. Pertanyaan mendasar yang kini bergolak di dada setiap warga: Apakah masyarakat kepulauan hanya dianggap penting dan dipuja-puja saat suara mereka dibutuhkan di bilik suara? Mengapa setelah kursi kekuasaan diraih dengan kokoh, nasib warga yang sehari-hari harus bertaruh nyawa melewati jalanan rusak parah seolah sengaja dilupakan dalam laci meja kekuasaan?
Kemanusiaan yang Tergadai di Atas Batu dan Lumpur
Ini bukan lagi sekadar perkara teknis tentang aspal yang mengelupas atau anggaran yang defisit. Ini adalah potret krisis kemanusiaan yang akut yang dibiarkan secara sistematis oleh negara dan pemerintah daerah di bawah kebijakan kepemimpinan yang tumpul nurani. Bayangkan, berapa banyak ibu hamil yang harus menahan kesakitan luar biasa, bertaruh nyawa di atas kendaraan yang terguncang hebat demi menjangkau fasilitas kesehatan? Berapa banyak lansia dan pasien darurat yang kondisinya kian kritis akibat waktu tempuh yang membengkak berkali-kali lipat hanya untuk melewati jalan yang lebih mirip dengan aliran sungai kering berbatu tajam?
Catatan kelam ini bukanlah isapan jempol belaka. Bukti autentik yang bersumber dari media lokal tepercaya sebagaimana terdokumentasi dalam berkas gambar 218673.png dengan jelas memperlihatkan protes simbolik warga yang terpaksa menanam pohon di jalan berlubang. Aksi tersebut dilakukan sebagai sambutan getir atas kedatangan rombongan Anggota DPRD Sumenep ke Pulau Gili Raja pada hari Jumat, 10 Maret 2017. Fakta bahwa kondisi berdarah-darah ini masih eksis dan lestari hingga pertengahan tahun 2026 adalah tamparan keras bagi nurani birokrasi daerah.
Menyerahkan keselamatan nyawa warga kepada kondisi infrastruktur yang mengenaskan adalah bentuk pengabaian hak hidup yang paling nyata. Ketika hak mobilitas dasar masyarakat dicabut oleh kelalaian pemerintah, maka seluruh klaim tentang keberhasilan pembangunan di bawah kebijakan Bupati Sumenep runtuh seketika tanpa sisa.
Cukup Retorika, Kami Butuh Alat Berat!
Bagi warga kepulauan yang sudah kenyang dengan janji-janji palsu, tolok ukur keberhasilan Bupati Sumenep tidak akan pernah diukur dari seberapa banyak deretan piagam penghargaan mentereng yang dipajang di dinding kantor Pemkab. Keberhasilan seorang pemimpin dinilai dari kemampuannya menghadirkan keadilan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di pulau-pulau terluar yang selama ini termarjinalkan. Tolok ukur keadilan bagi warga Gili Raja sangat konkret dan kasat mata: mulusnya jalan poros utama desa mereka.
Jika jargon pelayanan kepulauan yang selama ini digemborkan memang benar-benar lahir dari ketulusan hati, bukan sekadar komoditas politik pemilu, maka buktikan sekarang juga! Masyarakat sudah jenuh, lelah, dan muak dengan kunjungan seremonial yang hanya membawa rombongan pejabat, menghabiskan anggaran perjalanan dinas, berfoto bersama, namun pulang tanpa membawa solusi konkret ke lapangan.
Tuntutan masyarakat Gili Raja hari ini sangat sederhana namun mendesak: Turunkan alat berat sekarang juga, hamparkan aspal yang kokoh, dan selesaikan penderitaan kami yang sudah berlangsung tanpa henti sejak tahun 2017! Jangan biarkan ketidakadilan geografis dan pengabaian hak-hak rakyat ini terus terpelihara dan mendarah daging di ujung timur Pulau Madura. Kekuasaan itu amanah yang dimintai pertanggungjawaban, dan suara tangisan warga dari jalanan Gili Raja adalah alarm keras yang tidak boleh lagi diabaikan oleh Bupati dan seluruh pemangku kebijakan.
Penulis: Zahrir Ridho
Anggota Aliansi Mahasiswa Gili Raja (AMG)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
