Dilansir.id, Opini – Momentum kemerdekaan yang ke-81 merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia, di mana seluruh rakyat Indonesia akan menantikan kemenangan besar yang telah diperjuangkan bersama untuk merebut kemerdekaan yang sebelumnya berada dalam genggaman penjajahan kolonialisme. Banyak harapan dan cita-cita bangsa yang ingin diraih bersama. Kemenangan yang dinantikan dalam peringatan kemerdekaan ke-81 menjadi awal perubahan bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia.
Tahun demi tahun berganti, pemimpin bangsa turut berganti. Harapan dan doa rakyat atas pemimpinnya agar bisa membawa negara ini dengan baik agar cita-cita dan harapan rakyat bisa terpenuhi sebagaimana yang diamanahkan dalam UUD dan Pancasila yang menjadi arah juang negeri ini.
Namun, peringatan kemerdekaan yang ke-81 ini berbanding terbalik. Nuansa kemerdekaan yang sejatinya dinantikan malah terjadi keributan di berbagai semenanjung kepulauan Indonesia dan daerah yang sebelumnya meminta merdeka dari Indonesia. Hal tersebut bukan terjadi dengan sendirinya tanpa ada sebab yang memunculkan akibat pergolakan demonstrasi dan konflik yang terus terjadi.
Aksi demonstrasi yang terjadi pada bulan September lalu, bahkan pembakaran gedung-gedung DPRD dan masih banyak lagi bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia atas kekecewaan terhadap wakil rakyat dan pemimpin rakyat. Dalam sejarah bangsa Indonesia, perlawanan rakyat terhadap pemerintah bukan baru pertama kali terjadi, tetapi sejarah sudah tercipta. Tahun 1998, reformasi terjadi.
Kemerdekaan yang seharusnya dijaga dan dirawat bersama agar terciptanya keutuhan dalam bernegara, namun berbanding terbalik sebagaimana bunyi Pancasila yang terpampang rapi di simbol negara, yaitu burung Garuda. Melihat dinamika yang terjadi menjelang HUT RI ini, seharusnya pemerintah harus berkaca dan mau menerima setiap masukan dan kritik yang disampaikan oleh rakyatnya sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan negara ini. Dalam segala bentuk peraturan yang dibuat, harus mengedepankan suara rakyat sebagaimana dalam negara demokrasi: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, “and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.”
Bunyi Bhinneka Tunggal Ika menjadi narasi yang hampa, begitu juga bunyi Pancasila hanya menjadi fatamorgana bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana cita-cita dan harapan besar pupus begitu saja, kejadian yang terjadi belakangan ini di Aceh yang menurunkan bendera Merah Putih, menginjak simbol negara, begitu juga perlawanan yang sudah dilakukan lama oleh masyarakat Papua, dan belakangan ini muncul juga kenaikan bendera Borneo Raya, serta ucapan yang dilantunkan oleh Perdana Menteri Kesultanan Tidore terhadap bentuk kekecewaan terhadap kondisi bangsa hari ini.
Negara (pemerintah) seharusnya berkaca dari beberapa kejadian yang terjadi di atas bahwa Indonesia terbentuk atas kesepakatan bersama, tujuan, dan cita-cita bersama sehingga menyatukan kesatuan Nusantara menjadi NKRI. Kekecewaan bukan hanya berasal dari pemerintah. Kepala negara, dalam hal ini presiden yang menjadi acuan bagian rakyatnya, malah berbanding terbalik. Narasi dan pidato yang disampaikan bukan menjadi obat bagi rakyat Indonesia agar mengobati kekecewaan dan ketimpangan yang ada, malah menjadi bumerang dan keributan di kalangan rakyat sendiri.
Berbagai kebijakan yang dibuat selalu bertolak dari kepentingan rakyat dan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Sehingga kekecewaan itu dituangkan dalam bentuk aksi dan protes, berakhir pada kekacauan. Pemerintah hanya memperingatkan rakyat untuk beretika dan bijak dalam menyampaikan kritik dan saran, sedangkan mereka sendiri selalu membuat narasi yang menimbulkan kekacauan.
Dengan kemerdekaan yang ke-81, semoga cita-cita dan harapan bersama rakyat Indonesia bisa tercapai. Jangan sampai dari Sabang sampai Merauke hanya bertahan di usia yang belum genap 100 tahun, karena perjuangan bangsa ini harus mengorbankan darah dan nyawa yang banyak. Maka, pentingnya peran pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keutuhan bangsa, sebagaimana pesan para tokoh bangsa kita, Bapak Proklamator, dalam pidatonya, “Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.” — Ir. Soekarno.
Mari memulai perjuangan ini semata untuk rakyat. Dari Sabang–Merauke akan tetap dalam rangkulan NKRI apabila pemerintah bisa menjaga kebersamaan dan keutuhan bangsa, serta kepercayaan dan menghargai masukan dan kritik terhadap rakyatnya agar tercapainya keutuhan bersama. “Jatuh bangunnya negara kita sangat tergantung dari bangsa kita sendiri. Semakin kuat jiwa persatuan dan kesatuan, makin sakti negara kita.” — Moh. Hatta.
Dengan adanya protes dan masukan dari rakyat, sejatinya pemerintah berbenah dan menghargai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menerapkan asas Pancasila dan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tanpa memandang kelas dan hanya berpacu pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja.
Penulis: Ismar Syahrudin Apal
(Ketua Umum HMI Koordinator Komisariat Merdeka)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
