Eskalasi Konflik Timur Tengah, HMI Cabang Malang Desak Pemerintah Indonesia Keluar dari Board of Peace

Dilansir.id, Malang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengevaluasi bahkan mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya eskalasi konflik Timur Tengah. Pernyataan dikeluarkan pada Senin, (02/03/2026)

Desakan tersebut muncul setelah serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang dinilai bertentangan dengan semangat perdamaian yang menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut.

Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham, menilai keberadaan Board of Peace saat ini tidak lagi mencerminkan tujuan awalnya sebagai forum internasional yang mendorong perdamaian dan perlindungan kemanusiaan.

Menurutnya, jika Indonesia tetap menjadi anggota organisasi tersebut, maka komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dapat dipertanyakan.

“Jika Indonesia tetap mempertahankan status keanggotaan dalam Board of Peace, maka secara tidak langsung Indonesia dapat dinilai tidak lagi konsisten mengawal kepentingan kemerdekaan Palestina,” ujar Mirdan Idham dalam keterangan tertulisnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam piagam Board of Peace terdapat beberapa prinsip utama, seperti perlindungan terhadap warga sipil, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, serta dorongan terhadap solusi dua negara di Gaza. Piagam tersebut sebelumnya ditandatangani Indonesia dalam forum internasional di Davos.

Namun, menurut Mirdan, situasi geopolitik terbaru justru menunjukkan ketidaksesuaian antara prinsip tersebut dengan praktik yang terjadi di lapangan.

“Serangan terhadap Iran yang dilakukan Israel dengan dukungan Amerika Serikat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip perdamaian yang tertuang dalam piagam Board of Peace tidak berjalan sebagaimana mestinya,” katanya.

Selain itu, HMI Cabang Malang juga menyoroti struktur kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Menurut Mirdan, posisi Donald Trump sebagai ketua seumur hidup dengan kewenangan menunjuk dan mengganti kepemimpinan organisasi menunjukkan bahwa Board of Peace lebih merepresentasikan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Ia menilai kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini menganut asas bebas dan aktif.

“Jika konflik di Timur Tengah terus meningkat, keberadaan Board of Peace justru dapat menjadi bumerang bagi posisi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip bebas aktif,” ujarnya.

HMI Cabang Malang juga mempertanyakan mekanisme iuran keanggotaan dalam organisasi tersebut yang dinilai dapat memengaruhi pengaruh dan akses negara anggota.

“Apakah benar iuran keanggotaan tersebut digunakan untuk membantu kondisi keuangan Amerika Serikat dalam melakukan agresi terhadap Iran? Jika tidak benar, maka presiden seharusnya segera memberikan penjelasan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional kepada rakyat Indonesia,” kata Mirdan.

Menurutnya, masa keanggotaan Indonesia yang terbatas serta tidak adanya pembahasan spesifik mengenai kondisi Gaza membuat posisi Indonesia dalam organisasi tersebut dinilai tidak memberikan manfaat yang jelas.

“Kami juga menilai bahwa upaya Indonesia untuk menjadi mediator hanya akan menjadi pengalihan isu, sementara langkah konkret bergabung dalam Board of Peace tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Indonesia,” ujarnya.

HMI Cabang Malang juga menyoroti pertemuan yang digelar di Istana pada Selasa, (03/02/2026) yang menghadirkan sejumlah tokoh agama dan pimpinan organisasi masyarakat, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Menurut Mirdan, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada publik mengenai arah kebijakan Indonesia dalam organisasi tersebut.

“Istana seharusnya mengundang seluruh tokoh dan pemuka agama untuk menjelaskan secara terbuka langkah konkret pemerintah terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace, sehingga tidak menimbulkan asumsi adanya kebijakan yang tidak transparan kepada publik,” katanya.

Mirdan menegaskan bahwa sikap HMI Cabang Malang tidak berhenti pada pernyataan resmi semata. Organisasi tersebut akan terus memantau perkembangan situasi internasional serta kebijakan pemerintah Indonesia terkait isu tersebut.

Ia juga menyebutkan bahwa jika kondisi terus berkembang tanpa adanya langkah yang jelas dari pemerintah, HMI Cabang Malang tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi di wilayah Malang Raya sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan serta mendukung kemerdekaan Palestina. (Rjb/Red)