Dilansir.id, Opini – Diskursus publik belakangan ini tersita oleh resonansi kegaduhan yang bersumber dari internal Nahdlatul Ulama (NU). Dua narasi besar mencuat ke permukaan secara simultan, mencerminkan keresahan yang meski lahir dari perspektif berbeda, bermuara pada satu titik kritik yang tajam. Nusron Wahid secara eksplisit mendiagnosis adanya disfungsi struktural dalam relasi antara PMII dan PBNU—sebuah kegelisahan yang segera disusul oleh pernyataan lugas Muhaimin Iskandar mengenai urgensi evaluasi total terhadap kelayakan kepemimpinan PBNU saat ini.
Namun, klaim tersebut menuntut pencermatan yang lebih mendalam melampaui riuh rendah retorika di atas podium. Kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan fundamental yang krusial. Apakah restrukturisasi nakhoda dengan mengandalkan eksponen PMII merupakan jawaban substantif bagi stabilitas organisasi dalam jangka panjang? Ataukah, manuver ini justru merupakan instrumen politik yang dirancang untuk menarik kembali entitas besar ini ke dalam pusaran kepentingan praktis yang pragmatis?
Analisis ini tidak berangkat dari pesanan kepentingan sektoral mana pun, melainkan sebuah ikhtiar intelektual untuk menempatkan dialektika organisasi pada proporsi yang semestinya. Anggapan bahwa alumni PMII memegang privilese mutlak sebagai “pewaris sah” kepemimpinan PBNU bukanlah sebuah postulat yang tidak terbantahkan. Fakta menunjukkan adanya paradoks mendalam; sering kali, klaim moral tersebut justru menyimpan ironi yang enggan diakui oleh mereka yang paling vokal menyuarakannya.
Diagnosis Nusron Wahid mengenai kerenggangan relasi antara PMII dan PBNU memang berpijak pada realitas empiris yang sulit diingkari. Secara objektif, terdapat semacam preseden disharmoni struktural yang nyata. Konfigurasi kepengurusan harian PBNU saat ini tidak lagi menunjukkan dominasi identitas tunggal sepekat periode-periode sebelumnya. Hal ini, secara sosiologis, memicu rasa eksklusi di lapisan aktivis muda. Realitas ini ada dan terasa.
Artikulasi Muhaimin Iskandar yang menegasikan kelayakan kelanjutan kepemimpinan PBNU mencuat tepat saat tensi menjelang Muktamar mulai bereskalasi. Perlu disadari bahwa dalam konstelasi politik, pernyataan verbal jarang sekali hadir sebagai opini murni yang steril; ia hampir selalu berfungsi sebagai instrumen taktis kekuasaan. Bahasa, dalam konteks ini, adalah senjata.
Jika kita menelisik lebih tajam, terlihat sebuah konvergensi yang menarik antara manuver Nusron Wahid dan Muhaimin Iskandar. Meskipun keduanya bertolak dari premis yang berbeda—satu berakar pada keresahan sistem kaderisasi, sementara yang lain berpijak pada kalkulasi elektoral partai—muara aspirasi mereka bertemu pada satu titik linear. PBNU harus mengalami dekonstruksi wajah. Target akhirnya jelas, restrukturisasi kepemimpinan agar selaras dengan representasi barisan alumni PMII.
Kebutuhan fundamental organisasi saat ini adalah figur pemimpin yang mampu memanifestasikan tiga pilar krusial:
Pertama, Spirit Pesantren yang Transenden. Kepemimpinan NU harus berakar kuat pada tradisi tafaqquh fiddin yang sublim, bukan sekadar kompetensi dalam berorasi atau mobilisasi massa di ruang publik. Kedua, Navigasi Politik Kebangsaan yang Berdaulat. Figur ini diharapkan mampu berdialog secara bermartabat dengan otoritas tertinggi negara tanpa harus tersubordinasi oleh kepentingan ketua umum partai politik mana pun. Terakhir, Integritas Penolakan yang Tegas. Dibutuhkan keberanian eksistensial untuk mengatakan “tidak” terhadap godaan logistik maupun tawaran jabatan ketika marwah organisasi berada di ambang pertaruhan.
Muktamar seharusnya menjelma menjadi ruang musyawarah yang jujur dan sarat kearifan. Ia bukan arena gladiator, tempat para elite saling mendelegitimasi sebelum gong kompetisi resmi dibunyikan. Fenomena pernyataan tajam di berbagai media saat ini lebih merepresentasikan sebuah serangan dini (pre-emptive strike) dalam strategi peperangan politik, alih-alih sebuah tausiyah keagamaan yang tulus dan menyejukkan. Otoritas moral tidak dibangun di atas reruntuhan martabat orang lain.
Pada muaranya, Nahdlatul Ulama bukanlah entitas yang dapat diklaim secara eksklusif oleh segelintir alumni organisasi kemahasiswaan ataupun dipersonifikasi sebagai perpanjangan tangan partai politik tertentu. Ia melampaui sekat-sekat formalitas tersebut. NU adalah milik para kiai yang dengan ketulusan mutlak mengabdikan diri di pesantren-pesantren yang jauh dari politik praktis. Ia adalah milik para santri yang terjaga dalam dinginnya subuh, serta milik para petani yang menyandarkan harapan hidup mereka pada keberkahan doa para ulama. Inilah pemilik saham spiritual yang sesungguhnya.
Eksistensi besar Nahdlatul Ulama tidak ditopang oleh kemahiran nakhodanya dalam bermanuver di panggung kuasa, melainkan oleh akar kultural yang menghujam dalam ke palung bumi Nusantara. Apabila saat ini muncul kelompok yang merasa memiliki hak privilese atas kepemimpinan NU hanya bersandarkan pada genealogi organisasi tertentu, maka diperlukan refleksi mendalam—mungkin mereka perlu menelaah kembali hakikat ikhlas dan filosofi khidmah. Ada ego yang harus ditanggalkan di sana.
Sebab, dalam semesta nilai Nahdlatul Ulama, kepemimpinan merupakan beban amanah yang bersifat transenden. Ia bukanlah trofi kemenangan yang layak diperebutkan melalui kegaduhan yang mencederai marwah organisasi bahkan sampai ada money politic. Otoritas di tubuh NU tidak diukur dari seberapa keras seseorang berteriak, melainkan dari seberapa dalam ia mampu merunduk di hadapan amanah umat.
Penulis: Ghozi Zainuddin S.Ag
(Ketua JASMINU Situbondo / Ketua DPD PAN Situbondo)
___________________________
• Artikel opini ini sepenuhnya merefleksikan pandangan dan tanggung jawab pribadi penulis, serta tidak mewakili sikap maupun kebijakan redaksi Dilansir.id
• Rubrik Opini Dilansir.id terbuka bagi khalayak umum. Panjang tulisan minimal antara 600 hingga 1.000 kata, dilengkapi dengan biografi singkat penulis, foto diri, serta nomor kontak yang dapat dihubungi.
• Naskah opini dapat dikirimkan melalui: mediadilansir@gmail.com.
• Pihak redaksi memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan pemuatan naskah opini yang masuk.
